PDIP Dorong Kader Kawal Putusan MK Pendidikan Dasar Gratis

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerukan kepada seluruh kadernya di berbagai tingkatan untuk mengawal dan memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti, yang menegaskan bahwa penyediaan pendidikan dasar yang gratis dan bermutu bukan hanya kewajiban konstitusional negara, tetapi juga sangat mungkin diwujudkan jika ada kemauan politik dan komitmen pengelolaan anggaran yang tepat.

Esti menyampaikan optimisme tersebut setelah mencermati perhitungan kebutuhan anggaran untuk pendidikan dasar. Menurutnya, jika biaya rata-rata pendidikan Sekolah Dasar berkisar Rp300 ribu per bulan per anak dan Sekolah Menengah Pertama sekitar Rp500 ribu per bulan, maka dengan alokasi anggaran sebesar Rp170 triliun hingga Rp200 triliun per tahun, negara sudah dapat menyediakan pendidikan dasar gratis secara nasional.

Ia juga menyinggung besarnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang saat ini mencapai Rp3.800 triliun, dengan ketentuan konstitusi mengalokasikan minimal 20 persen untuk sektor pendidikan. Selain itu, Esti menambahkan bahwa anggaran pendidikan juga diperkuat oleh kontribusi pemerintah daerah yang diwajibkan mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.

Dengan jumlah anggaran yang begitu besar, PDIP menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada kekurangan dana, melainkan soal komitmen dan prioritas kebijakan. Menurut Esti, perlu ada pengawasan ketat di lapangan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah, serta meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan.

Esti menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. PDIP, kata dia, telah menjadikan isu pendidikan dasar gratis ini sebagai salah satu agenda perjuangan politik yang terus disuarakan, tidak hanya di parlemen tetapi juga di tingkat pemerintahan daerah dan basis massa akar rumput.

Lebih jauh, Esti mendorong seluruh kader PDIP yang duduk di legislatif maupun eksekutif di tingkat daerah agar aktif mengawal kebijakan ini, memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak dipotong atau dialihkan untuk kepentingan lain. Selain itu, ia meminta para kader partai untuk mensosialisasikan hak rakyat atas pendidikan gratis dan bermutu, agar publik juga terlibat aktif mengawasi kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, berbagai pengamat kebijakan pendidikan menilai bahwa realisasi pendidikan dasar gratis memerlukan reformasi birokrasi di sektor pendidikan, penguatan transparansi pengelolaan anggaran, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Komitmen untuk menghadirkan pendidikan dasar gratis menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negara untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di tengah persaingan global dan kesenjangan sosial yang masih tinggi, kebijakan ini diharapkan tidak sekadar menjadi janji politik, tetapi benar-benar dijalankan dengan serius demi masa depan generasi muda Indonesia.